PT. Persada Indo Pacific, Ir Phm Noor No 07, Banjarmasin (2026)

21/04/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk memperoleh tarif nol persen ekspor produk tuna, cakalang, dan tongkol ke Jepang melalui perubahan kesepakatan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Sebelumnya, produk olahan tuna dan cakalang dikenakan tarif sebesar 9,6 persen, sehingga kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Jepang.
Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga eksportir tuna olahan di Jepang dengan nilai ekspor mencapai 30,28 juta dolar AS dan pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 13,82 persen, lebih tinggi dibanding Thailand dan Filipina. Dengan penghapusan tarif, Indonesia optimistis dapat meningkatkan posisi menjadi eksportir utama di pasar Jepang.
KKP tengah menyiapkan regulasi teknis berupa surat edaran terkait tata cara registrasi bagi UPI yang ingin memanfaatkan fasilitas tarif nol persen. Produk yang memenuhi ketentuan harus terdaftar dan sesuai dengan kode HS yang ditetapkan dalam protokol IJEPA. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung seperti cold storage untuk menjaga kualitas produk dan memperluas akses ekspor ke berbagai negara.

20/04/2026

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat nilai ekspor produk unggulan mencapai Rp3,9 triliun sepanjang 2025, meningkat 18,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,3 triliun. Produk-produk asal Banyuwangi kini telah menembus pasar global di 80 negara, mencakup kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika Serikat, hingga Australia, menunjukkan daya saing yang terus menguat di pasar internasional.
Komoditas ekspor Banyuwangi sangat beragam dengan total 27 produk unggulan, meliputi ikan hias, batu apung, koral, ikan kaleng, olahan rempah, produk pertanian, kerajinan, hingga buah segar. Dari seluruh komoditas tersebut, sektor perikanan khususnya ikan kaleng menjadi kontributor terbesar nilai ekspor. Salah satu eksportir utama adalah perusahaan pengolahan ikan yang mampu melakukan pengiriman dalam skala besar berbasis kontrak, bahkan hingga puluhan ton atau mencapai 40 kontainer per hari.
Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ekspor melalui penguatan ekosistem industri, perluasan akses pasar, serta peningkatan daya saing produk lokal. Langkah ini juga membuka peluang investasi bagi pelaku usaha besar maupun menengah, didukung oleh ketersediaan bahan baku, infrastruktur yang memadai, serta iklim usaha yang semakin kondusif di Banyuwangi.

19/04/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 1.248 dokumen Certificate of Admissible (CoA) sejak November 2025 hingga 9 Januari 2026 untuk memastikan kelancaran ekspor udang budidaya Indonesia ke Amerika Serikat. Menurut Kepala Badan Mutu KKP Ishartini, sertifikat ini menjadi syarat wajib bagi seluruh produk udang yang masuk ke pasar AS sejak 1 Januari 2026.
Penerbitan CoA merupakan bukti bahwa sistem pengelolaan perikanan Indonesia telah memenuhi standar Marine Mammal Protection Act (MMPA), khususnya dalam perlindungan mamalia laut dan pengurangan tangkapan sampingan (by catch). Dengan adanya pengakuan comparability finding, produk udang Indonesia dinilai setara dengan standar yang diterapkan di Amerika Serikat.
Komoditas yang tercakup dalam aturan ini meliputi berbagai bentuk udang, mulai dari hidup, segar, beku, hingga olahan seperti tepung dan produk turunan lainnya, yang mencakup 43 kode HS. Seluruh dokumen CoA diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu KKP di berbagai daerah, dengan total 46 unit yang siap melayani kebutuhan eksportir di seluruh Indonesia.

19/04/2026

Kementerian Kehutanan melalui Wakil Menteri Rohmat Marzuki menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung program hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat rantai pasok, serta mendorong kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengubah fungsi kawasan hutan.
Komoditas yang dikembangkan dalam program ini meliputi kopi, kakao, kelapa, lada, pala, jambu mete, hingga komoditas lainnya seperti aren dan vanili. Pemerintah juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian untuk fokus pada enam komoditas utama, dengan pendekatan hilirisasi agar produk tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi.
Selama sembilan tahun terakhir, program perhutanan sosial telah mencakup 8,3 juta hektare lahan yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga, menunjukkan skala besar pemberdayaan masyarakat berbasis hutan. Secara nasional, program hilirisasi perkebunan juga telah menjangkau lebih dari 870 ribu hektare, dengan dukungan pendampingan teknis, benih unggul, serta penguatan kelembagaan petani.
Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan Indonesia, sekaligus memperkuat ekonomi nasional hingga 2027 dengan memanfaatkan keunggulan sebagai negara agraris tropis.

19/04/2026

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai nanas moris memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan di kawasan transmigrasi karena dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Pengembangan tidak hanya difokuskan pada konsumsi segar, tetapi juga hilirisasi menjadi minuman olahan, makanan, hingga serat berbasis daun nanas. Pemerintah berencana mendorong program rumah produksi untuk memaksimalkan pemanfaatan seluruh bagian tanaman.
Dalam Festival Nanas 2026 di BPPMT Pekanbaru, pelaku UMKM menampilkan beragam produk seperti keripik, kue, sirup, hingga serat daun nanas bernilai ekonomi. Selain itu, pemerintah meresmikan Pusat Edukasi Nanas Moris sebagai sarana pelatihan budidaya dan pengolahan bagi petani serta calon transmigran agar mampu menghasilkan produk unggulan sesuai potensi wilayah.
Program ini diarahkan untuk memperkuat budidaya, diversifikasi, hilirisasi, dan pengembangan wisata edukasi berbasis nanas. BPPMT juga menargetkan pengolahan daun nanas menjadi serat benang sebagai produk bernilai tinggi. Pengembangan komoditas unggulan akan disesuaikan dengan karakter wilayah, sehingga mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

19/04/2026

Pemerintah Indonesia dan Pakistan sepakat mempercepat peningkatan kerja sama dagang dari Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyampaikan bahwa perluasan ini akan mencakup integrasi perdagangan barang, jasa, hingga investasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Perundingan teknis direncanakan mulai awal 2026, dengan memanfaatkan fondasi dari perjanjian Indonesia-Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA).
Hubungan dagang kedua negara menunjukkan tren positif. Pada 2024, nilai perdagangan mencapai 4,1 miliar dolar AS (tumbuh 24,07%), sementara periode Januari–November 2025 sudah menembus 3,6 miliar dolar AS, dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan.
Sejak implementasi IP-PTA pada 2013, perdagangan bilateral telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Untuk memperkuat kerja sama, kedua negara juga menandatangani Nota Kesepahaman pembentukan Joint Trade Committee (JTC), yang akan menjadi forum strategis membahas promosi dagang, pengembangan UMKM, serta penyelesaian hambatan perdagangan.
Komoditas utama dalam hubungan dagang ini adalah minyak sawit. Pakistan merupakan salah satu pasar terbesar bagi sawit Indonesia, dengan nilai impor mencapai 2,77 miliar dolar AS pada 2024 atau sekitar 12% dari total ekspor sawit nasional. Indonesia juga menegaskan bahwa kebijakan biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan ke Pakistan.
Selain itu, kolaborasi diperkuat melalui kerja sama antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dengan asosiasi industri Pakistan untuk mendorong edukasi publik mengenai minyak sawit berkelanjutan.
Indonesia juga melihat peluang lebih luas melalui penguatan kerja sama dalam kerangka Developing-8 Organization for Economic Cooperation, di mana perluasan perjanjian dagang menjadi CEPA akan menjadi prioritas saat Indonesia memimpin organisasi tersebut pada periode 2026–2027.

19/04/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 292 dokumen Certificate of Admissible (CoA) guna memfasilitasi ekspor komoditas rajungan Indonesia ke Amerika Serikat. Sertifikat ini menjadi syarat wajib agar produk rajungan dapat diterima di pasar AS, seiring penerapan regulasi US Marine Mammal Protection Act (MMPA).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan bahwa CoA memastikan rajungan ditangkap menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, khususnya bubu, yang tidak membahayakan mamalia laut. Dengan demikian, produk Indonesia memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh pasar internasional.
Penerbitan CoA juga menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap nelayan dan pelaku usaha agar tetap mampu menembus pasar ekspor, sekaligus meningkatkan transparansi dan daya saing produk perikanan nasional.
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, KKP telah menerbitkan petunjuk teknis sejak November 2025 dan melakukan sosialisasi di 17 pelabuhan perikanan. Upaya ini dilakukan bersama Asosiasi Perikanan Rajungan Indonesia (APRI), yang aktif mendampingi nelayan melalui pendataan, edukasi, serta registrasi kapal penangkap rajungan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, APRI telah mendistribusikan sekitar 10.000 unit bubu lipat di berbagai daerah seperti Rembang, Pamekasan, Gresik, Lamongan, Cirebon, Pasuruan, dan Bekasi, dengan rencana distribusi tambahan di Lampung pada 2026.
Langkah ini tidak hanya menjaga akses pasar ekspor ke AS, tetapi juga memperkuat praktik penangkapan berkelanjutan, sehingga komoditas rajungan Indonesia tetap memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus ramah lingkungan.

24/01/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penguatan industri budidaya udang nasional harus dimulai dari sektor hulu, dengan fokus utama pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) menyampaikan bahwa langkah ini krusial agar industri udang Indonesia mampu tumbuh berkelanjutan dan kompetitif di pasar global.
Strategi pertama yang dilakukan KKP adalah perbaikan dan harmonisasi regulasi, khususnya dengan menyederhanakan perizinan agar lebih efisien serta selaras antara kebijakan pusat dan daerah. Langkah ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih aturan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Strategi kedua adalah penerapan good aquaculture practice (GAP) melalui peningkatan kapasitas pembudidaya lewat pelatihan dan pendampingan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, penguatan biosecurity, serta penjaminan kualitas udang sejak awal siklus produksi agar sesuai standar internasional. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pasar ekspor terhadap udang Indonesia.
Selain itu, KKP juga mendorong dukungan pendanaan dengan membuka akses kredit lunak dan skema pembiayaan khusus bagi petambak, memberikan insentif bagi pembudidaya yang menerapkan praktik terbaik, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat permodalan sektor hulu.
Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor, KKP memperkuat program induk udang unggul lokal. Salah satu hasilnya adalah pengembangan induk udang Nusa Dewa melalui balai di Karangasem, Bali, yang menjadi bukti kemampuan nasional dalam menghasilkan produk unggul berbasis inovasi dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pembudidaya meninggalkan praktik lama yang tidak sesuai standar, termasuk penggunaan antibiotik, dan beralih ke pendekatan berbasis probiotik yang lebih berkelanjutan.

24/01/2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat lonjakan kinerja sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) hingga pertengahan 2025. Sekretaris Ditjen IKFT Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, menyebut capaian ini merupakan hasil penguatan struktur industri dalam negeri, peningkatan kinerja ekspor, serta dukungan kebijakan yang konsisten.
Sektor IKFT berkontribusi 3,82 persen terhadap PDB nasional, menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja positif ini didorong oleh sejumlah subsektor, terutama industri bahan galian nonlogam yang tumbuh 10,07 persen pada triwulan II 2025, berbalik signifikan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya. Industri farmasi dan obat tradisional juga melonjak 9,39 persen, jauh di atas capaian triwulan sebelumnya, sementara industri kulit, barang kulit, dan alas kaki tumbuh 8,31 persen.
Dari sisi ekspor, sektor unggulan IKFT menunjukkan performa kuat. Ekspor alas kaki sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 5,16 miliar dolar AS, tumbuh 11,89 persen. Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) meningkat menjadi 8,01 miliar dolar AS, sehingga total ekspor alas kaki dan TPT menembus 13,17 miliar dolar AS, naik 4,51 persen dibanding tahun lalu. Selain itu, ekspor produk kimia turut berkontribusi besar dengan nilai 6,12 miliar dolar AS.
Kinerja positif ini sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2025 yang berada di zona ekspansi pada level 53,02 poin, dengan seluruh subsektor IKFT konsisten mencatat pertumbuhan dalam tiga bulan terakhir. Kemenperin menegaskan komitmennya mendorong ekspor, menjamin ketersediaan bahan baku dan energi, serta meningkatkan utilisasi kapasitas produksi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan kebijakan hilirisasi dan substitusi impor sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian industri nasional. Melalui penguatan kerja sama internasional dan perluasan akses pasar, sektor industri pengolahan nonmigas diharapkan terus menjadi penopang utama ekspor dan struktur ekonomi nasional.

16/01/2026

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Provinsi Jawa Barat memberikan pendampingan intensif kepada petani mangga gedong gincu agar komoditas unggulan tersebut memenuhi standar ekspor, khususnya pasar Jepang. Saat ini, telah dilakukan penjajakan pasar dengan komunitas di Jepang, membuka peluang ekspor bagi daerah sentra produksi mangga di Jabar seperti Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu.
Kepala Distanhorti Jabar Dadan Hidayat menegaskan bahwa pasar Jepang memiliki persyaratan sangat ketat, terutama kewajiban bebas lalat buah (zero fruit fly). Oleh karena itu, pendampingan difokuskan pada pengendalian hama melalui Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), mulai dari perawatan kebun, pengendalian penyakit, hingga pengawasan penggunaan pestisida sesuai standar dan ramah lingkungan.
Pendampingan ini juga bertujuan membiasakan petani menjaga mutu produk sejak pra-panen hingga pascapanen, agar standar ekspor dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jabar menilai langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing mangga gedong gincu di pasar global.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sentra mangga terbesar di Jabar, dengan produksi mencapai 447.769,58 kuintal pada 2024. Mangga gedong gincu dari daerah ini bahkan telah menembus pasar ekspor Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, dengan nilai ekspor tertinggi pada April 2023 sebesar 13.567,91 dolar AS. Pemerintah daerah pun terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas mangga agar ekspor semakin luas.

16/01/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pengembangan tanaman sorgum diperluas sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan ketahanan pangan. Dukungan datang dari Kementerian Pertanian yang telah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare di sejumlah daerah. Saat ini, lahan awal tersebar di Cirebon (8 ha), Majalengka (20 ha), Garut (50 ha), serta sebagian wilayah Sukabumi, dan akan diperluas ke Indramayu, Subang, serta tambahan di Majalengka karena kondisi agroklimat yang sesuai.
Wagub Jabar Erwan Setiawan menegaskan program ini bersifat strategis karena memanfaatkan lahan tidak produktif agar menghasilkan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor beras dan palawija. Seluruh bagian tanaman sorgum memiliki nilai ekonomi: biji sebagai pangan pengganti beras/tepung, batang untuk bioetanol dan biomassa, serta akar sebagai pupuk.
Tantangan utama saat ini adalah pemasaran, karena pengembangan masih dilakukan oleh kelompok kecil. Pemerintah berencana membentuk kelompok tani sorgum dan mendorong kontrak farming dengan off-taker, dengan dukungan mitra seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Pada 2025, Jawa Barat menargetkan penanaman 148 hektare dengan produktivitas rata-rata 7 ton/ha, difokuskan untuk pengembangan sorgum sebagai komoditas pangan alternatif.

PT. Persada Indo Pacific

21/04/2026

20/04/2026

19/04/2026

19/04/2026

19/04/2026

19/04/2026

19/04/2026

24/01/2026

24/01/2026

16/01/2026

16/01/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category